Wartawan Tim Bharindo
SUKABUMI, bharindojabar.com. – Warga Desa Padabeunghar menyoroti proyek saluran drainase yang didanai Dana Desa tahun anggaran 2021. Mereka curiga dan menduga, dana untuk proyek tersebut terlalu besar menguapnya, bahkan melebihi dari 50 persen.
Proyek saluran drainase itu terletak di Kampung Sungapan RT 26 RW 06 Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi. Pemdes Padabeunghar mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur saluran air itu sebesar Rp32.360.000.
Volume pekerjaan dari pembangunan saluran drainase tersebut adalah panjang 50 meter, lebar 40 cm, dan tinggi 25 cm. Berdasarkan hasil investigasi ke lapangan dan keterangan dari warga setempat, dana yang dialokasikan terlalu besar untuk mengerjakan proyek dengan volume seperti itu dan hasil yang dicapai.
“Secara hitung-hitungan proyek, biaya yang dikeluarkan tidak mencapai besaran seperti tercantum pada papan proyek,” kata seorang warga Desa Padabeunghar kepada wartawan, Minggu (23/1/2022).
Pembangunan saluran drainase tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga secara kontraktual. Dia yakin, dana yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tidak sampai setengahnya dari anggaran yang disediakan oleh Dana Desa.
Berdasarkan perhitungan beberapa warga, dana yang dikeluarkan paling-paling Rp14.793.000, tidak sampai Rp15 juta. Bandingkan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp32.360.000. Terjadi mark up atau penggelembungan biaya. Biaya yang digunakan dan anggaran yang disediakan tidak sampai setengahnya.
Warga tersebut pernah menanyakan perihal dugaan mark up kepada Sekdes Padabeunghar, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dan tuntas. Sekdes hanya menyebutkan, secara teknis dirinya tidak mengetahui biaya proyek saluran drainase.
Pada waktu pengerjaan pembangunan, sekdes tidak meninjau proyek tersebut secara langsung. Tapi dia membenarkan adanya protes warga terkait selisih anggaran yang terpampang pada banner dengan realisasi dana yang dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek.
“Kami sebagai masyarakat menginginkan permasalahan ini dibuka secara transparan. Jika tidak, mudah-mudahan instansi pemeriksa melakukan investigasi secara menyeluruh pada proyek drainase di desa kami,” tuturnya.
Sementara kepala desa yang paling bertanggung jawab dalam pengalokasian dan penggunaan dana pembangunan saluran drainase itu sulit ditemui. Sampai berita itu akan diposting, kepala desa belum memberikan penjelasan dan informasi. (*)
