Wartawan Dudi Surahman
BANDUNG. Gubernur Jawa Barat (Jabar) HM. Ridwan Kamil memaparkan sejumlah inovasi dalam membangun Jabar dihadapan tim penilai independen Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2021 dari pusat secara virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (25/2/2021).
PPD 2021 merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada provinsi dan kabupaten/kota atas prestasinya di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam PPD 2021, terdapat penambahan penilaian yakni kebijakan pemerintah daerah dalam menangani Covid-19.
Kang Emil menuturkan, selama pandemi Covid-19, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jabar meningkat.
“Selama Covid-19 kami mencoba mempertahankan inovasi pembangunan. Berita baiknya IPM kami malah naik, sebelum Covid-19 72,03. Saat Covid-19 jadi 72,09. Kami juga berhasil mempertahankan sebagai provinsi ekspor tertinggi selama pandemi di 2020,” ujarnya.
Menurut Kang Emil, kunci penanganan Covid-19 adalah kepemimpinan dan inovasi. Untuk menangani pandemi Covid-19, Pemprov Jabar membuat aplikasi Pikobar.
Aplikasi yang telah mendapatkan penghargaan di level internasional tersebut menjadi sumber informasi masyarakat Jabar terkait penanganan Covid-19. Mulai dari data kasus harian, pendaftaraan relawan, donasi, sampai aduan bantuan sosial (bansos), ada dalam Pikobar.
“Semua ada dalam satu big data Pikobar yang menjadi sumber kami mengambil keputusan dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.
Pemprov Jabar pun menerapkan konsep Pentahelix dengan menggandeng lima unsur, yakni akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media, dalam setiap proses dan kegiatan pembangunan. Keterlibatan lima unsur tersebut dapat membuat proses pembangunan di Jabar berjalan lebih efektif dan efisien.
“Birokrasi 3.0 sifatnya dinamis artinya kami berkolaborasi Pentahelix. Jadi, barang siapa yang mencintai Jabar bisa bergabung bersama kami,” kata Kang Emil.
Dengan menerapkan birokrasi 3.0, kata Kang Emil, Pemerintah Provinsi Jabar menghadirkan unit kerja baru, seperti Jabar Saber Hoaks yang mengajak generasi milenial untuk memberantas hoaks dan mengklarifikasi informasi bohong guna menjaga kondusivitas.
“Tiap minggu kami merilis berita bohong di Jabar untuk dijadikan referensi agar kita bisa kondusif dalam membangun Jabar,” tuturnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jabar menggagas Jabar Digital Service. Unit yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar ini mempekerjakan generasi muda untuk membuat aplikasi yang memudahkan pelayanan.
Ada juga unit kerja kemanusiaan bernama Jabar Quick Response. Setengah dari jumlah keseluruhan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam unit tersebut merupakan relawan yang menampung pengaduan warga seperti rumah roboh, tidak sanggup membayar biaya rumah sakit, dan kebencanaan.
“Itu adalah contoh penerapan dynamic government, siapapun bisa masuk dalam pemerintahan dan ikut membangun Jabar,” ucap Kang Emil.
Setalah memaparkan inovasi Jabar, Kang Emil menegaskan bahwa semangat Jabar adalah membawa perubahan.
“Apakah nanti diapresiasi oleh sebuah penghargaan atau tidak bukanlah tujuan utama, tetapi tugas pemimpin adalah membawa perubahan dan mengakselerasi pembangunan,” ujarnya. (sumber Pemprov Jabar)