Wartawan E. Maurits Lokong
KOTAMOBAGU. Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Kebangsaan Indonesia (DPD – ASKAINDO) Sulawesi Utara (Sulut) mencium adanya ketidakberesan dalam pekerjaan pemeliharaan berkala pengaspalan eks Kantor Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) di Jalan Brigjen Katamso Kotamobagu.
Dugaan penyelewengan tersebut mengemuka karena selama proses pekerjaan itu berlangsung di lokasi proyek tidak ada direksi kit sebagai pusat informasi. Padahal, keberadaan direksi kit itu penting artinya untuk menjamin adanya prinsip transparansi dan akuntabilitas sebuah pekerjaan.
“Apalagi dana yang digunakan untuk membiayai proyek itu berasal dari anggaran DAU APBD Kotamobagu Tahun 2021 yang notabene merupakan uang rakyat. Jadi semuanya harus transparan,” kata Ketua DPD ASKAINDO Sulut, Donal Selong saat ditemui Media Bharindo, Kamis (15/4/2021).
Menurut dia, walaupun nilai proyeknya tidak terlalu besar, kalau dugaan penyimpangan dibiarkan, hal itu akan menggelinding seperti bola salju yang akan terus membesar. Jadi harus segera diambil tindakan terhadap dugaan penyimpangan ini.
“Maka KPK harus segera melakukan penyelidikan terhadap dinas terkait dan memeriksa perusahaan pelaksana proyek tersebut yakni CV Multi Karya Utama di bawah pimpinan Laura Engelia,” kata Donal.
Pihaknya, ujar Donal, telah mengkonfirmasi masalah ini ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Kotamobagu. Donal ditemui oleh Kabid Bina Marga Febyana Pangkey. Waktu itu kepada Donal, Febyana mengatakan pihaknya telah mengingatkan kontraktor untuk melaksanakan proyek secara prosedural berdasarkan peraturan yang berlaku.
“Dari awal kami sudah memberitahukan agar perusahaan memasang direksi kit. Namun sepertinya permintaan dan instruksi kami tidak ditanggapi. Pemasangan komponen dalam sebuah proyek itu penting dan masuk dalam penganggaran dan merupakan fungsi kontrol dan monitoring,” jawab Febyana kepada Donal.
Hasil temuan di lapangan ujarnya, pekerjaan pengaspalan sudah hampir selesai. Patut diduga telah terjadi penyelewengan anggaran negara yang cukup besar. Berdasarkan informasi pada papan proyek, nilai proyek pengaspalan eks Kantor Bolmong sebesar Rp497.822.737,36.
Dugaan adanya ketidakberesan dalam pengaspalan pelataran eks Kantor Bupati Bolmong itu semakin menguat berdasarkan fakta bahwa kontraktor mengerjakan pengaspalan pada malam hari. “Katanya sih pengerjaannya tergesa-gesa. Jadi harus diselidiki,” ujar Donal.
Dihubungi via telepon seluler dan Whatshapp untuk konfirmasi kepada Direktur CV. Multi Karya Utama, Laura Engelia selaku kontraktor, yang bersangkutan tidak memberikan tanggapan.
Pengawas Lapangan Iqbal menyampaikan sebenarnya direksi kit untuk proyek itu ada dan sudah dibangun. Namun letaknya di Desa Bungko yang masih di wilayah Kota Kotamobagu. (*)
