Wartawan Tuti Rahmawati
CIANJUR. Kondisi keluarga Sona Orama warga Kampung Kiaramekar RT 002 RW 015 Desa Pasawahan, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur sangat susah. Dia harus banting tulang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga dengan jumlah keluarga yang cukup banyak.
Namun ironisnya keluarga Sona tidak mencapat bantuan dalam bentuk apapun dari pemerintah. Namanya tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari PKH (Program Keluarga Harapan), program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan bantuan sosial bagi keluarga terdampak wabah Covid-19.
“Keluarga kami hidup bukannya sekedar pas-pasan, melainkan benar-benar kekurangan. Tapi kami tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah,” ujar Sona kepada wartawan, Selasa (19/1/2021).
Dalam hal tempat tinggal pun, rumahnya tidak layak untuk dihuni. Namun sedihnya dia pun tidak mendapat bantuan untuk renovasi RTLH (rumah tidak layak huni). Rumahnya sudah keropos dan bolong-bolong sehingga sewaktu-waktu bisa ambruk oleh hujan deras atau gempa bumi.
“Entah bagaimana caranya saya ingin mendapat bantuan dari pemerintah seperti orang lain. Kalau ada bantuan dari pemerintah, hidup saya tidak akan terlalu berat bebannya,” ungkap Sona.
Dulu, lanjutnya, dia pernah diminta kartu keluarga dan KTP asli oleh ketua RT setempat. Katanya dalam rangka untuk pengajuan bantuan. Sayangnya pengajuan tersebut tidak ada kelanjutannya. Keluarga Sona tetap tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah atau pihak lain.
“Saya beserta istri saya harus banting tulang untuk menghidupi anak-anak dan bapak saya yang sudah jompo. Salah seorang kakak saya tuna netra,” kata Sona.
Dalam masa-masa sulit seperti sekarang, ujar dia, keluarganya sangat membutuhkan uluran tangan dari para dermawan, terutama pemerintah. Begitu pula, Sona membutuhkan bantuan jaminan kesehatan untuk membayar iuran BPJS yang ditanggung oleh pemerintah.
“Setiap kali bapak saya berobat, kami harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kalau ada bantuan untuk membayar BPJS, biaya pengobatan untuk orang tua kami tentu ditanggung oleh pemerintah. Jadi beban kami agak ringan,” kata Sona. (*)
