Wartawan Dudi Surahman
SUKABUMI. Wakil Bupati (Wabup) Sukabumi, H. Iyos Somantri meminta seluruh stakeholder kesehatan ikut serta dalam mengupayakan dan mewujudkan Kabupaten Sukabumi sehat. Menurutnya, penilaian kabupaten sehat dapat dijadikan momentum untuk mewujudkan misi tersebut.
Pernyataan Iyos itu disampaikan pada rapat koordinasi Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat (FSKSS) di Pendopo Sukabumi, Selasa (16/3/2021). Rakor tersebut dalam rangka persiapan verifikasi penilaian kabupaten/kota sehat tahun 2021.
“Kita harus meningkatkan kesehatan, kenyamanan, keamanan penduduk. Selain itu memperbaiki kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya, maupun ekonomi masyarakat,” kata Iyos.
Tujuan kabupaten sehat tidak hanya fokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga pada aspek yang menyeluruh. Karena kesehatan itu meliputi kesehatan jasmani dan rohani.
“Rakor ini harus bisa menghasilkan dokumen penilaian Kabupaten Sehat 2021 yang memenuhi 10 indikator tatanan baru. Sehingga, Kabupaten Sukabumi dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan laik sebagai penerima penghargaan swastisaba dengan kategori wistara,” kata dia.
Semua pihak yang terlibat, lanjut Iyos, harus menindaklanjuti hasil rapat dengan sebaik-sebaiknya sesuai fungsi dan tanggung jawabnya.
Bahkan berkaitan program ODF (open defecation free) atau bebas buang air besar sembarangan, Wabup Iyos menyarankan FSKSS bekerja sama dengan desa dalam pembuatan jamban dan sarana pendukung lainnya.
“Nanti bisa dibuat reward buat desa. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi, program itu bisa tuntas agar memenuhi syarat untuk masuk dalam dokumen kabupaten/kota sehat 2021,” terangnya.
Ketua FSKSS Hj Yani Jatnika Marwan mengatakan, persiapan verifikasi terus dikerjakan, terutama menyangkut program ODF yang menjadi fokus tahun ini.
“Kita terus menyosialisasikan kepada masyarakat tentang kesadaran BAB. Sehingga masyarakat tidak BAB sembarangan. Kami akan mendorong pembuatan jamban untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” kata dia.
Kerja sama dengan semua pihak sangat diperlukan, ujar Yani, untuk memenuhi 10 tatanan yang disyarakatkan kota/kabupaten sehat. (*)
