Wartawan Dudi Surahman
JAKARTA. Program perlindungan sosial (perlinsos) yang di dalamnya terdapat bantuan sosial tunai (BST), BPNT, dan Program Keluarga Harapan tetap dilanjutkan pada 2021 sebagai bagian dari upaya PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Program perlinsos merupakan salah satu ikhtiar untuk mengurangi dampak wabah Covid-19.
Hal itu dikatakan oleh Staf Ahli Menteri Sosial dan Anggota Komite PEN, Sonny W. Manalu dalam dialog yang diselenggarakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Rabu (3/3/2021).
Perlinsos memiliki alokasi anggaran terbesar yang bertujuan untuk memberikan dukungan daya beli guna menekan laju kemiskinan serta mendorong konsumsi masyarakat.
Pada dialog itu, Sonny tampil secara virtual bersama SVP Sales dan Marketing Bisnis Jasa Keuangan PT. Pos Indonesia, Haris Husein dan Wali Kota Bogor Bima Arya.
Sonny menjelaskan, program bansos regular dari Kementerian Sosial (Kemensos) disinkronkan dengan program PEN. Ini salah satu upaya memberikan ketahanan ekonomi bagi masyarakat melalui perlindungan sosial, termasuk masyarakat yang terdampak langsung atau tidak langsung akibat pandemi.
Tahun 2021, ujar dia, merupakan tahap kedua penyaluran BST. Kemensos kembali berkonsolidasi dengan mitra-mitranya agar penyaluran program perlindungan sosial ini tepat sasaran, tepat waktu, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Ada perbaikan pelaksanaan di tahun 2021 setelah melalui tahap evaluasi program di 2020 lalu,” kata dia.
Untuk bantuan sembako sasarannya 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Lalu BST ditargetkan untuk 10 juta KPM. Pada 2021, Kemensos menganggarkan Rp45 triliun untuk bantuan sembako yang penyalurannya bekerja sama dengan BNI, Mandiri, BRI, dan BTN. Khusus di wilayah timur Indonesia yang sulit dijangkau, bantuan tersebut disalurkan oleh PT. Pos Indonesia.
Sementara untuk anggaran BST, Kemensos mengalokasikan Rp12 triliun. Penerimanya khusus bagi keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 dan bukan penerima PKH maupun bantuan sembako. BST disalurkan secara keseluruhan oleh PT Pos Indonesia langsung ke KPM dari periode Januari-April 2021.
Adapun bantuan PKH, total anggarannya Rp20 triliun yang disalurkan per triwulan dan sampai saat ini realisasinya sudah mencapai hampir 28% untuk triwulan pertama 2021.
SVP Sales dan Marketing Bisnis Jasa Keuangan PT. Pos Indonesia, Haris Husein mengatakan, PT. Pos Indonesia sudah melakukan distribusi untuk program tersebut dengan tiga cara.
Ketiga cara yang ditempuh PT Pos Indonesia berbentuk penyaluran di kantor pos; penyaluran ke lokasi yang banyak KPM-nya dengan memanfaatkan balai desa, kantor kecamatan, dan sekolah-sekolah; dan mengantar langsung bantuan ke KPM khususnya bagi yang lanjut usia, sakit, dan penyandang disabilitas.
“Dalam prosesnya kami memanfaatkan aplikasi pos biro mobile. Untuk pertanggungjawabannya kami memberikan surat pemberitahuan kepada KPM yang memuat informasi syarat, informasi bahwa tidak ada potongan di dalamnya, dan proses verifikasi dilakukan memanfaatkan QR Code. Untuk 2021 ini, rencananya akan menggunakan teknologi pengenal wajah,” jelas Haris. (*)
