Warga Menyoal Penghapusan JKA di Aceh, Bagaimana Nasib Rakyat Aceh ?

oleh -
oleh
Jaminan kesehatan Aceh yang wacananya akan dihapus pemerintah
Jaminan kesehatan Aceh yang wacananya akan dihapus pemerintah
banner 720x90

Wartawan Tim Bharindo

BANDA ACEH, Bharindojabar.com – Warga Aceh dari berbagai kalangan banyak yang menyoal keputusan Pemerintah Provinsi Aceh menghapus program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Salah satunya tokoh masyarakat di aceh besar yang enggan namanya sebut, panggil saja Cekwan.

banner 720x90

Cekwan menilai, kebijakan tersebut merugikan bahkan menyakiti hati masyarakat Aceh. Sebab, keputusan penghapusan JKA diambil ditengah kondisi dimana masyarakat tengah dihadapi wabah Covid-19.

“Ini menurut saya kebijakan Pemerintah Aceh “sakit,” kata Cekwan, Minggu 20 maret 2022

Menurutnya, saat ini masyarakat Aceh sedang kesulitan ekonomi, akibat dampak Pandemi yang melanda Negara ini. Ditambah lagi dengan pemerintah Aceh membuat kebijakan ini, menjadikan hidup rakyat semakin terjepit.

“Bagaimana nasib rakyat miskin kalau JKA dihapus oleh Pemerintah Aceh, ini kan tidak masuk di akal, “ tuturnya.

Cekwan juga menyebutkan, kalau jaminan kesehatan aceh (JKA) dihapus oleh pemerintah berarti Pemerintah Aceh tidak memikirkan lagi nasib rakyat aceh, karna rakyat aceh sudah sangat melarat, jangan di buat melarat, ini sama saja secara tidak langsung membunuh masyarakat sendiri secara perlahan lahan.

banner 720x90
Ilustrasi : Jaminan Kesehatan Aceh yang wacananya akan dihapus pemerintah

Ia juga menuturkan, kita mengetahui kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, jadi janganlah pemerintah aceh menghapus jaminan kesehatan aceh ( JKA ), karna dengan itu masyarakat bisa terbantu untuk berobat, kalau ini dihapus bagaimana nasib rakyat kiskin untuk berobat, ucapnya.

“Mau menghapus dana bantuan lain, silahkan. Asal jaminan kesehatan dan pendidikan tetap ditanggung pemerintah. Jadi, pemerintah Aceh harus memikirkan nasib rakyat. sebab biaya kesehatan sangat mahal,” ujarnya.

Lebih jauh, Cekwan menganggap kebijakan yang di ambil pemerintah Aceh tidak mendasar, jika karena alasan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah pusat menipis. Akan tetapi disisi lain ia melihat Pemerintah Aceh selalu ada silpa hingga Rp 4 triliun setiap tahunnya.

“Untuk itu, saya mengingatkan Pemerintah Aceh jika ingin mengambil kebijakan haruslah melakukan pertimbangan yang benar-benar matang terlebih dahulu, sehingga tidak terkesan keputusan tersebut menyakiti hati rakyat,” tutup Cekwan.

Sementara itu, banyak emak-emak di Banda aceh dan aceh Besar mengutuk keras atas pengahapusan JKA oleh pemerintah aceh, salah satu emak emak yang sempat berbincang bincang kepada awak media, ernawati mengatakan, Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang rencananya akan dihapus oleh pemerintah aceh dinilai sudah sangat meresahkan masyarakat aceh, karna masyarakat kita di aceh hampir rata rata ekonominya tidak mampu makanya kami para emak emak tidak menginginkan kalau JKA dihapus dari Nanggroe Aceh, karena dengan JKA kami bisa berobat.

Ia juga menuturkan kalau kesehatan itu mahal harganya, di banding dengan yang lain, jadi berfikir bijaksanalah pemerintah aceh karena ini bukan cuma satu dua orang yang dipikir, tapi jutaan manusia, maka pemerintah aceh membuka hati, membuka mata.

“jangan memikirkan kepentingan pribadi atau kelompok, jadi berfikirlah bijaksana memikirkan seluruh rakyat aceh,” pungkasnya. (DMS)

No More Posts Available.

No more pages to load.