Bharindojabar – Pengelolaan keuangan senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana harapan dan saran seluruh fraksi DPRD Kota Sukabumi dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,” tegas Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki dalam rapat paripurna DPRD Kota Sukabumi, Senin (25/08/2025).
Rapat paripurna tersebut membahas dua agenda utama, yakni penyampaian hasil kegiatan Reses Masa Persidangan ke III Tahun Sidang 2025 serta persetujuan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi dan dihadiri oleh Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki, Wakil Wali Kota Bobby Maulana, jajaran aparatur pemerintah, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Agenda pertama berfokus pada penyampaian hasil reses dari sembilan fraksi DPRD Kota Sukabumi, yaitu Fraksi PKS, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai NasDem, PAN, PPP, dan Fraksi Kebangkitan Rakyat.
Setiap fraksi menyampaikan hasil reses berupa aspirasi masyarakat yang diperoleh dari kegiatan reses di daerah pemilihannya.
Rapat dilanjutkan dengan pembahasan dan persetujuan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Laporan Pansus yang disampaikan oleh R. Koesoemo Hutaripto menegaskan bahwa rancangan perubahan APBD ini merupakan instrumen utama untuk mengakomodasi program yang belum terfasilitasi di tahun anggaran yang sama.
Menurutnya, penyusunan perubahan APBD telah melalui serangkaian tahapan, mulai dari penjelasan Wali Kota, pemandangan umum fraksi, jawaban wali kota, hingga rapat gabungan komisi dengan TAPD dan SKPD terkait.
Pansus juga mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi, namun mendorong agar target pendapatan disertai kajian yang matang.
Dalam catatan pansus, sejumlah rekomendasi disampaikan, antara lain penyelenggaraan kembali program P2RW, peningkatan manfaat inovasi daerah, penguatan pelayanan publik, dan pengembangan ruang ekspresi masyarakat
Selain itu, pansus menyoroti pentingnya penyusunan anggaran yang berbasis kegiatan, kelanjutan rumah singgah di Bandung, peningkatan kualitas transportasi dan infrastruktur pendidikan, serta pembenahan layanan RSUD.
Catatan lainnya meliputi pemetaan blueprint angkutan umum, penguatan program Sukabumi Menyala, serta regulasi terkait waralaba dan hak penyandang disabilitas. Pansus mendorong agar seluruh kebijakan diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Dalam pendapat akhirnya, Wali Kota Sukabumi menegaskan bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah disusun sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
Rancangan perubahan ini mencakup pendapatan daerah sebesar Rp1.306 miliar, belanja daerah Rp1.35 miliar, penerimaan pembiayaan dari SILPA hasil audit BPK sebesar Rp49.67 miliar dan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah sebesar Rp2 miliar.
“Perhitungan dalam Rencana Perubahan APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2025 dapat berubah setelah dievaluasi oleh Gubernur Jawa Barat, sesuai arahan yang perlu disesuaikan baik dari sisi pendapatan maupun belanja,” jelas Ayep Zaki.
Ia menegaskan bahwa penyusunan perubahan APBD menuntut kesamaan persepsi antara eksekutif, legislatif, serta aparat pengawasan internal dan eksternal.
Semua proses perencanaan, mekanisme, program, hingga penganggaran disiapkan untuk menjamin akuntabilitas dan kemudahan pengendalian anggaran.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Sukabumi dan DPRD.
Berbagai pandangan, kritik, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD dipandang sebagai bentuk keseriusan bersama dalam mewujudkan APBD yang berkualitas dan tepat sasaran.
***
