Aksi Demo Kantor Walikota Palembang, JAKOR Minta Walikota Tagih BPHTB Tanah OJK Serta Pecat Kabag ULP

oleh -
oleh
banner 720x90

Wartawan Tim Bharindo

Regional Sumsel, Bharindojabar.com – Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi Sumsel atau JAKOR mendatangi kantor Walikota Palembang guna menyampaikan aspirasinya lewat aksi demo, pada Jumat (31/03/23).

banner 720x90

Aksi yang dimotori oleh Fadrianto TH dan A. Wijaya ini untuk mengemukakan temuan dan informasi yang didapat oleh JAKOR terkait adanya dugaan indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme/KKN di Pemerintahan Kota Palembang.

Hal ini sebagaimana disampaikan Fadrianto TH saat orasinya mengatakan bahwa dugaan indikasi KKN tersebut seperti terkait hilangnya pendapatan daerah dari sektor pajak BPHTB sebesar Rp.6.245.000.000-, dan dugaan KKN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Setda Kota Palembang.

“Hilangnya pendapatan daerah sebesar itu disebabkan oleh dibebaskannya pembayaran pajak BPHTB atas pembelian tanah untuk bagunan kantor OJK Sumsel yang mana melalui Surat Walikota Palembang Nomor : 973/000312/BPPD-II/II/2021 Prihal Status Kewajiban Pembayaran BPHTB atas pembelian tanah OJK,” kata Fadrianto.

Terkait indikasi KKN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Setda Kota Palembang, diduga telah meloloskan 12 penyedia menjadi pemenang yang mana terindikasi tidak memenuhi persyaratan pada tahun 2022, ujarnya.

Fadrianto TH menambahkan bahwa pihaknya meminta kepada Walikota Palembang untuk membatalkan surat Walikota Palembang tersebut prihal status kewajiban pembayaran BPHTB atas pembelian tanah untuk bangunan kantor OJK Sumsel. Kemudian meminta Walikota segera menagih BPHTB atas pembelian tanah OJK.

banner 720x90

“Selain itu kita juga meminta Walikota Palembang supaya mecat dan mengganti Kabag ULP. Sekiranya juga Kabag ULP segera mundur dari jabatannya terkait dugaan KKN di UKBPJ Setda Kota Palembang yang meloloskan 12 penyedia menjadi pemenang yang terindikasi tidak memenuhi persyaratan tahun 2022,” tutup Fadrianto.

Ditempat yang sama, Zanariah, selaku Staf Ahli Bidang Pemerintah, Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Kota Palembang, sesaat setelah menerima massa aksi JAKOR mengatakan kepada wartawan bahwa apa yang sudah disuarakan oleh JAKOR tadi akan segera disampaikan kepada pimpinan untuk dipelajari.

(Red)

No More Posts Available.

No more pages to load.