Wartawan Ukan Setiawan
SUKABUMI. Para korban tanah amblas atau pergerakan tanah di Kampung Ciherang, Desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi berharap kepada pemerintah untuk segera merelokasi rumah mereka ke lokasi yang lebih aman. Pemerintah merencanakan relokasi rumah mereka ke kawasan perkebunan milik PTPN VIII.
“Kalau bisa kami para korban pergerakan tanah sudah direlokasi sebelum musim hujan tiba. Kalau sampai musim hujan belum direlokasi juga, warga dalam posisi terancam bencana selanjutnya,” kata Ajo, anggota BPD Cijangkar yang juga relawan lokal ketika ditemui wartawan, Kamis (5/8/2021) sore.
Wilayah di Desa Cijangkar yang terdampak pergerakan tanah, ujar dia, terdiri dari 3 RT yaitu RT 01 dan RT 02 di RW 02 dan RT 01 RW 03. Selama ini warga dalam keadaan terancam karena terjadi retakan tanah yang menyebar di permukiman warga. Bahkan di wilayah RW 03, kedalaman tanah yang amblas ada yang sudah mencapai 12 meter.
“Jika turun hujan, para korban menghadapi ancaman tanah longsor,” ungkap Ajo.
Karena itu warga Kampung Ciherang ingin segera menjalani hidup normal seperti sediakala. Mereka mengharapkan program relokasi seperti dijanjikan oleh Pemkab Sukabumi.
“Katanya sudah ada lahan relokasi di perkebunan PTPN VIII. Mudah-mudahan segera direlokasi agar para korban dapat hidup tenang dan aman,” tutur dia.
Selama ini para korban mengandalkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp3 juta per bulan untuk jangka waktu 6 bulan. Jangka waktu bantuan ini sudah habis pada bulan Agustus ini. Warga menggunakan dana tersebut untuk menyewa rumah selama masa tanggap darurat. Jumlah warga terdampak mencapai 149 KK atau 456 jiwa.
Ajo sempat memperoleh informasi dari otoritas terkait yang menyatakan bahwa rencana relokasi korban bencana pergeseran tanah di Kampung Ciherang baru akan direalisasikan pemerintah pada tahun 2023. Jika memang demikian, ujar dia, warga harus kembali berjuang untuk melawan kerasnya kehidupan selama dua tahun ke depan.
“Bagi warga yang masih memiliki modal untuk biaya membangun rumah baru, tidak terlalu bermasalah. Tapi bagi warga yang hanya mengandalkan modal dengkul, tentu kondisinya akan sangat memberatkan. Memang benar ada perwakilan dari BPBD dan BNPB yang datang memberikan bantuan alakadarnya, tapi hal itu tidak banyak membantu warga,” ujarnya. (*)
