Wartawan Dudi Surahman
JAKARTA. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Nadiem Makarim memberlakukan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Majemuk pada tahun 2021. Program BOS ini lebih fleksibel dan majemuk dalam penggunaannya, artinya satu daerah bisa berbeda dengan daerah lainnya.
“Pada tahun 2021 untuk pertama kalinya kita meluncurkan BOS majemuk. Jadi sebelumnya semua perhitungan BOS seragam, perhitungan dana BOS per siswa di Jakarta dengan Papua sama. Sedangkan indeks kemahalan kebutuhan mereka di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) jauh lebih mahal,” kata Mendikbud pada dialog produktif bertema “Mendedar Kuota Belajar” yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan FMB9ID_IKP beberapa hari lalu.
Selain itu biaya kirim dari luar kota atau dari Jawa ke luar Jawa lebih mahal. Atas fakta-fakta itulah, ujar dia, Kemendikbud melakukan koreksi dengan meluncurkan kebijakan BOS Majemuk di tahun 2021. Melalui program ini, ada penyesuaian penggunaan dana BOS tergantung pada daerahnya.
Dana BOS Majemuk ini pun tetap bisa digunakan secara fleksibel disesuaikan kebutuhan, hingga target Kemendikbud untuk segera menggelar pembelajaran tatap muka terbatas bisa terlaksana.
“Kami menganjurkan secepatnya dana BOS digunakan untuk memenuhi daftar periksa aktivitas pembelajaran tatap muka. Saat vaksinasi sudah bergulir, sekolah akan didorong untuk membuka dan memulai tatap muka. Jadi kita memberikan kemerdekaan bagi kepala sekolah untuk menentukan apa yang terpenting di sekolahnya,” jelasnya.
Menteri Nadiem pun mengimbau sekolah agar melaksanakan kebijakan BOS Majemuk sesuai dengan tujuannya. Dia yakin saat ini sekolah membutuhkan BOS Majemuk, terutama di tengah wabah Covid-19.
“Tahun 2020 kita sudah mengubah beberapa hal antara lain kita mentransfer dana BOS langsung ke sekolah tidak melalui Pemda sehingga orang tua siswa tidak perlu menalangi operasional sekolah. Perubahan ini dampaknya luar biasa. Sekarang diberlakukan BOS Majemuk,” ujar Nadiem. (*)
